Semarang,(23/06/22) —Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat publik dapat mengetahui informasi mengenai pemerintahan daerah terutama soal pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini merupakan amanah turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dan juga sebagai wujud implementasi amanat UU.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, H Abdul Azis, S.Ag, M.si dari Fraksi PPP dalam acara Rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Tengah TA.2021 besama Kepala Biro KESRA Provinsi Jawa Tengah mengatakan, Pengawalan Realisasi Hibah sebesar 97,03% merupakan salah satu bentuk upaya bersama selaku wakil rakyat dalam menyerap, menyalurkan, dan mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami dari Komisi E DPRD Jawa Tengah bersama-sama mewujudkan komitmen kami selaku wakil rakyat, untuk menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk didalamnya mengawal pemerintah,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng ini yang juga anggota Fraksi PPP DPRD Jateng menyebutkan bahwa masih ada ratusan aspirasi lainnya yang harus dikawal agar dapat terealisasi. Selain hibah Aziz juga turut mengadvokasikan aspirasi terkait pembangunan desa, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, Jambanisasi, listrik gratis, bantuan kaki palsu, dan lain sebagainya.
Selain itu, Abdul Aziz juga mengatakan akan mengawal dan menjadi katalisator untuk menyelesaikan permasalahan dalam program-program yang diajukan
“Kami dari KOMISI E DPRD Jateng akan selalu mengawal dan menjadi katalisator dari ormas keagamaan ini, kalo misalkan memang ada masalah akan kami telusuri dan berikan pengawalan-pengawalan agar supaya program-program yang mereka ajukan dapat terlaksana dengan baik,”. tutupnya.
(Muqowwil.H)
