Rembang – Fraksi PPP bersama Ketua Ormas di Kabupaten Rembang membentuk wadah yang dinamakan Presidium Rembang yang merupakan gabungan 58 Organisasi Masyarakat se Kabupaten Rembang melalui deklarasi anti miras dan prostitusi.
Presidium tersebut mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyakit masyarakat (Pekat) yang merajalela dimasyarakat saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang bersama presisidium tersebut menggelar Public Hearing Tahap I mengenai Perda Pekat di Gedung Paripurna DPRD Kab Rembang pada Rabu (11/05/2022).
Kegiatan yang mengusung tema Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) tersebut berjalan lancar.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bapak Munthohid dan Bapak Sumardi selaku Anggota DPRD Kab. Rembang. Munthohid mengatakan adanya perda tersebut, digunakan sebagai acuan dan dasar dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang ada dimasyarakat.
“Rancangan perda ini diusahakan segera disahkan, hal tersebut untuk menekan penyakit masyarakat (pekat) yang dikhawatirkan menyimpang dari norma agama dan sosial,” ujar Munthohid yang juga Ketua Fraksi PPP dan Anggota DPRD Dapil Rembang Kota.
Selain Munthohid, kegiatan itu juga dipimpin oleh Sumardi Anggota DPRD Dapil Kaliori dan Sumber. Sumardi menjelaskan beragamnya penyakit masyarakat terutama yang ada di Rembang.
Penyakit masyarakat yang ada memang bermacam-macam seperti pengemis, pengamen, dan yang lainnya, akan tetapi pada perda ini akan difokuskan pada tiga hal yaitu Miras, Judi dan Prostitusi (MJP).
“Penyakit masyarakat memang sangat berbahaya, terlebih lagi dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti miras dan prostitusi,” ujar Sumardi
Lebih lanjut lagi Munthohid mengatakan Rancangan perda ini akan segera di tindak lanjuti mengingat semakin maraknya penyakit masyarakat.
“Secepatnya akan segera ditindak lanjuti untuk mengesahkan perda ini agar dapat segera mengatasi maraknya penyakit masyarakat,” imbuhnya.
Munthohid juga meminta kepada semua masyarakat terutama yang hadir dalam presidium tersebut untuk bekerjasama dalam mengatasi persoalan tersebut.
(Ana/MJ)
