Rembang – Dengan adanya pandemi Covid-19, menjadikan angka kasus stunting meningkat. Hal itu berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 kasus stunting sebesar 32 persen dari jumlah anak lahir, tahun 2018 menurun menjadi 26 persen, di tahun 2019 menurun menjadi 22,9 persen, di tahun 2020 meningkat menjadi 24,97 persen.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang, Ali Syofi’i dalam kegiatan Rembuk Stunting strategi pencegahan dan penanggulangan stunting, di lantai 4 Kantor Bupati Rembang, (10/6/21)
Ali Syofi’i mengatakan permasalahan-permasalahan yang memicu kenaikan stunting diantaranya adanya pandemi Covid-19.
“Situasi pandemi layanan yang membutuhkan posyandu harus dirapid test, sehingga angka partisipasinya di angka 50%. Kemudian variasi disparitas yang tinggi antara puskesmas satu dengan yang lain, belum semua instansi nasional dan swasta ini mempunyai ruang untuk menyusui, pernikahan usia muda masih banyak terjadi, pola asah asih asuh belum optimal,” imbuhnya.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Rembang untuk menekan tingginya kasus stunting yaitu pelayanan Antenatal Care (ANC) yang semula 4 kali menjadi 6 kali pemeriksaan ibu hamil, membagi dokter ahli menjadi dokter binaan kecamatan dan perbaikan akses sanitasi dengan air bersih.
Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Rembang untuk menekan stunting menurut Ali Syofi’i yaitu membuat lokus desa stunting di Kabupaten Rembang di 27 Desa tersebar di 10 Kecamatan meliputi 11 puskesmas.
Sementara itu Bupati Rembang H.Abdul Hafidz menuturkan perlu dukungan banyak pihak untuk mengatasi stunting, tidak bisa dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja. Iapun menyampaikan terimakasih kepada sejumlah pihak yang ke depan akan bersinergi untuk penanganan stunting, baik dari Organisasi Perangkat Daerah selain DKK, lembaga keagamaan, organisasi perempuan dan dunia usaha.
“Supaya memonitor bayi dalam kandungan sampai 2 tahun di luar kandungan diawasi tenaga kesehatan dan lembaga- lembaga keagamaan yang ada di sekitarnya. InsyaAllah melalui kolaborasi ini penanganan stunting ini bisa cepat teratasi, “ujarnya.
Abdul Hafidz juga meminta dinas kesehatan bisa meningkatkan fasilitas dalam penanganan stunting, baik anggaran maupun yang lain. Sehingga awal dari keberadaan bayi ini kondisinya normal.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Setyaningsih sebagai nara sumber mengharapkan butuh peran serta dukungan lintas sektor untuk mengatasi stunting.
“Seperti yang saya temukan kemarin, remaja putri di Rembang itu tidak suka disuruh makan ikan. Kalau bentuknya ikan itu, tidak suka. Sehingga OPD terkait, seperti Dinpermades atau tim penggerak PKK membuat makanan olahan-olahan ikan. Supaya protein remaja putri kita cukup baik. Sehingga menurun angka anemia remaja putri dan anemia ibu hamil, bayi BBLR dan bayi stunting,” terangnya.
Wahyu menyebutkan balita stunting di Jawa Tengah di bawah, saat ini 20 persen. Harapannya di tahun 2023 kasus stunting bisa ditekan di bawah 14 persen.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk penanganan stunting lintas sektoral. Selain dari OPD terkait, juga ada dari PT Semen Indonesia, Lokus Stunting,NU, PERSIT dan Bhayangkari. (hms/kid)
